Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
Menurutnya, pemerintah harus punya target sampai kapan program BLT akan dijalankan dan tidak boleh selamanya. BLT harusnya sekadar crash program sifatnya temporer. Sambil membantu daya beli rakyat dengan BLT, pemerintah jangan lupa benahi akar permasalahannya. Rakyat juga jangan terlena dengan BLT, kemudian bungkam dan melupakan permasalahan inti dari carut marutnya perekonomian bangsa.
Terkait pembagian BLT tidak tepat sasaran, Sekretaris FPKS DPRD Sumut ini mengatakan, masalah intinya pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang ada di Kemensos RI. Data ini sepertinya sulit sekali diapdet, padahal para Kades secara periodik diminta meng apdet data, namun info dari lapangan data yang turun itu-itu juga nama-namanya. Mungkin solusi alternatifnya, berbagilah kewenangan antara Kemensos RI dengan Pemda.
“Untuk pendataan, perivikasi dan monevnya serahkan saja ke Pemda agar mereka bisa langsung menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau semua dikooptasi pemerintan pusat kan berat. Ada 34 provinsi dan sekian ratus kabupaten kota, datanya berapa. Sumut saja DTKSnya ada 2,1 juta KK. Kita tahu ada 3 jenis bantuan yang semuanya dikuasai pusat, mungkin karena sumber dana nya dari APBN. Coba berbagi dengan daerah melalui DAU misalnya, agar pemda juga kreatif dan realistis dalam mengelolanya dan DPRD yang akan mengawasinya,” katanya.
