Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
Medan, kedannews.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengikuti rapat secara virtual dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, para Kepala Daerah se-Indonesia, dari Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (24/1). Rapat ini membahas Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa Kepala Daerah di awal tahun 2022.
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan, OTT beberapa kepala daerah yang terjaring masalah hukum dengan KPK, akan yang berdampak pada sistem pemerintahan dan kepercayaan publik. Untuk itu, Tito mengingatkan, tindak pidana korupsi harus ditekankan untuk dihindari. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan kesejahteraan ASN dan masyarakat.
“Pelaku pidana korupsi disebabkan karena banyak sistem yang dilakukan, ini salah satunya karena biaya politik, rekrutmen ASN dengan imbalan, integritas dan budaya. Saya yakin kita semua tidak ingin korupsi kalau cukup, namun tidak menjamin korupsi tidak ada. Tapi kalau tidak sejahtera korupsi pasti ada,” katanya.
Tito mengatakan, korupsi sudah menjadi suatu budaya di Indonesia yang harus segara dipotong dari atas sampai bawah, yakni dengan tidak menyuruh menerima dan meminta dalam hal pelayanan.
