– Apeksi perlu meminta agar kewenangan-kewenangan Pemerintah Kota tidak dikurangi lagi dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang termasuk meninjau kembali Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan mendesak segera terbit aturan pelaksanaan sebelum revisi terutama tentang mekanisme penambahan bagi hasil pajak kendaraan bermotor.
-Apeksi perlu memperjuangkan kebijakan keuangan sebagai berikut:
Menyelesaikan dualisme SIPD dan penuntasan SIPD; Mengubah kebijakan DAU dengan rasa DAK (sudah ditentukan peruntukan); Kebijakan keringanan bunga khusus dalam KPBU; Kebijakan yang tegas tentang tipping fee dalam pengembangan waste to energy serta karbon kredit; Memperjelas pembagian kewajiban Pemerintah Kota dalam pendanaan Pemilu; Mewajibkan PLN untuk melakukan tranparansi terhadap pajak penerangan jalan dan tagihan listrik LPJU pada Pemerintah Kota.
-Mendesak adanya revisi tentang adanya kewajiban ketersediaan RTH Publik 20% dan revisi kebijakan peraturan bangunan gedung yang lebih mudah untuk investasi dan Pemerintah Daerah.
-Mendesak Pemerintah melakukan pengendalian inflasi terhadap sektor-sektor dominan yang tidak menjadi kewenangan Daerah seperti transportasi dan lain-lain.
