Menanggapi hal itu, Dodi menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan bantuan sosial. Ia meminta agar distribusi bantuan dilakukan secara objektif dan berbasis data faktual.
“Pendataan harus dievaluasi total. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak menerima bantuan,” tegasnya.
Selain bansos, persoalan PBB juga menjadi perhatian. Warga mengeluhkan kenaikan pajak yang dianggap memberatkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Keluhan lain yang turut disampaikan adalah layanan air bersih dari Perumda Tirtanadi yang kerap terhenti pada siang hari. Kondisi tersebut bahkan telah berlangsung hampir dua tahun tanpa penanganan maksimal.
Tak hanya itu, warga juga mengkhawatirkan kondisi sungai di kawasan Puri Indah Air Bersih Ujung yang mulai menggerus permukiman. Mereka meminta pemerintah segera melakukan penanganan guna mencegah longsor dan kerusakan lebih parah.
Dodi menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke forum resmi dewan serta dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait, seperti Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah, hingga instansi teknis lainnya.












