Jubir FPKS ini juga minta penjelasan Gubsu terkait target capaian dibidang politik, ditahun 2023 untuk indikator indeks demokrasi 66,33, turun jauh dari target semula sebelum perubahan yaitu 70,00. Target ibi lebih rendah dibanding realisasi tahun 2019 yaitu 77,65. Hal ini jelas suatu kemunduran.
Kemudian dibidang lingkungan hidup, ungkapnya, dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup menurun drastis dari 72,70 menjadi 69,48, bahkan indikator kualitas air menurun dari 82,00 menjadi 53,91.

Demikian halnya dibidang ekonomi, kata Hanafi, salah satu indikator yang jadi perhatian, PDRB per kapita didalam perubahan RPJMD target capaian turun dari Rp71 juta menjadi Rp61 juta. “Menurut pemahaman kami, target ini terlalu rendah, karena sektor perkebunan sektor yang dapat bertahan di masa pandemi covid-19, bahkan Sawit sebagai komoditas unggulan Sumut dua tahun terakhir terus menikmati kenaikan harga. “Kami minta penjelasan Gubsu terkait hal itu semua,” ujarnya.
Penulis : Mery Ismail






