MEDAN, kedannews.co.id – Upaya menekan angka kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba di Kota Medan dinilai tidak dapat mengandalkan penegakan hukum semata. Hasil kajian yang dipaparkan dalam Seminar Hasil Kajian Masalah Sosial Masyarakat menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan munculnya berbagai permasalahan sosial.
Pandangan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan yang menilai penanganan masalah harus dilakukan secara menyeluruh. Hal itu disampaikan melalui sambutan Wali Kota Medan Rico Waas yang dibacakan oleh Staf Ahli Wali Kota Medan, Adlan, saat menghadiri seminar di Aula FISIP USU, Rabu (29/7/2026).
Dalam sambutannya, Rico Waas menekankan bahwa persoalan narkoba, kriminalitas, kesehatan sosial, hingga kemiskinan merupakan isu yang saling berhubungan sehingga membutuhkan kebijakan berbasis data dan kerja sama lintas sektor.
“Kalau kita hanya menyelesaikan satu bagian saja tanpa memperkuat bagian yang lain, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu langkah strategis dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Karena itu, pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya pencegahan tindak kejahatan.
“Menciptakan keamanan tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi juga dengan membuka kesempatan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan masyarakat memiliki harapan untuk masa depan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Medan pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,25 persen. Data tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan kebijakan penanganan masalah sosial di daerah.
Selain penguatan ekonomi masyarakat, Rico Waas juga mengingatkan pentingnya memperkuat perlindungan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan, menurutnya, harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, rumah ibadah, hingga ruang publik dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
Pemko Medan, lanjutnya, siap membangun sinergi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, institusi pendidikan, tokoh agama, dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan secara berkelanjutan.
Seminar tersebut turut memaparkan hasil penelitian yang dilaksanakan BRIDA Kota Medan bersama FISIP USU di lima kecamatan, yakni Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Tembung, Medan Johor, dan Medan Area. Tim penelitian dipimpin Dr. Fernanda Putra Adela, S.Sos., M.A., bersama Dr. Arief Marizki Purba, S.E., S.Sos., M.Si., serta Eka Prahadian Abdurahman, S.I.Kom., M.K.M., ICAP I.
Hasil kajian mengungkapkan bahwa kelima wilayah tersebut berada pada kategori Bahaya untuk indikator penyalahgunaan narkoba, kesehatan sosial, dan kemiskinan, sedangkan aspek kriminalitas berada pada kategori Waspada. Dari seluruh wilayah yang diteliti, Kecamatan Medan Johor memiliki tingkat kerentanan paling tinggi dengan 57,5 persen responden masuk dalam kelompok berisiko tinggi.
Penelitian juga mencatat sabu-sabu menjadi jenis narkoba yang paling banyak dikenal masyarakat sebagai narkotika yang sering disalahgunakan. Sementara itu, pengaruh teman sebaya menjadi faktor dominan yang mendorong seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
Temuan lainnya menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Sebaliknya, kemiskinan menjadi satu-satunya faktor yang terbukti berpengaruh secara langsung terhadap munculnya tindak kriminal. Penelitian tersebut juga menemukan adanya hubungan yang kuat antara rendahnya kesehatan sosial dengan kondisi kemiskinan masyarakat.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, tim peneliti merekomendasikan agar penanganan persoalan sosial dilakukan secara terpadu melalui penguatan program pencegahan narkoba, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan ketahanan komunitas, serta kolaborasi lintas sektor. Seminar turut menghadirkan Dr. Zulkarnain Nasution, M.A., ICAO I., sebagai narasumber, dipandu moderator Ira Riska Aisyah Lubis, S.Sos., M.Si., dan dihadiri Kepala BRIDA Kota Medan Benny Iskandar, perwakilan BNN Sumatera Utara, serta sejumlah organisasi perangkat daerah Pemko Medan.
