Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
Ia juga menekankan bahwa di Dinas PUPR Langkat, kewenangan hanya membantu memverifikasi kelengkapan berkas. Selanjutnya data di upload sendiri dan nantinya data diperiksa oleh tim TPA (tempat pemrosesan akhir) Kementerian PUPR secara online. Jika data lengkap, penerbitan PBG dapat cepat selesai dalam hitungan menit di hari dan jam kerja.
Menurutnya kendala harus menggunakan jasa arsitek juga menjadi polemik di Dinas PUPR. Banyak tuduhan yang menyebutkan pengurusan PBG di Dinas PUPR harus mengeluarkan uang. Padahal biaya yang keluar itu karena pemohon tidak paham, sehingga mereka menyewa jasa Arsitek bersertifikat untuk menggambar sekaligus melengkapi berkas.
Plt Kadis PUPR menegaskan tidak pernah memungut biaya sedikitpun untuk pengurusan berkas, karena hanya sebatas memeriksa kelengkapan berkas pemohon yang diajukan untuk kemudian di upload.
“Apabila sudah disetujui maka selanjutnya diserahkan ke pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk menerbitkan surat PBG tersebut,” terangnya.
Turut hadir mendampingi Plt. Bupati, Plt Asisten I Amril S.Sos MAP, Kepala Bapeda Hj Rina Wahyuni Marpaung S.STP MAP, Kadis PTSP Edi Suratman, Kabid IKP Diskominfo Langkat M Faisal SE M.I.Kom mewakili Kadis Kominfo Langkat.
