Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
“Ketika parkir dikatakan parkir tepi jalan, kita itu melakukan pengutipan retribusi di jalan kota bukan dijalan nasional ataupun dijalan provinsi,”ujarnya.
Kendala yang dihadapi, sambung Sakti lagi, Dishub Medan sulit untuk penerapannya, karena sebagian masyarakat tidak memahami zona parkir. “Jadi setiap ada tempat parkir, pasti timbul pengutipan parkir. Kami sadari kelemahan kami. Kami dari Dishub Medan memiliki keterbatasan payung hukum. Kami hanya dapat melakukan penindakan, memanggil dan menasehati. Kalau Menag ada izin kami dapat menarik izin yang telah dikeluarkan dishub. Ini menjadi bagian keamanan dan tipiring. Sehingga kita hanya dapat melakukan pembinaan dilapangan terhadap pelaku pungli,”terangnya.
Sakti juga meminta kerjasama dari masyarakat dapat melakukan kontrol sosial dari kegiatan pungli.
“Disinilah diminta sosial kontrol dari pungli. Silahkan melawan pungli. Mari sama sama kita larang itu. Jika ingin diarahkan, dishub dan Dispenda dapat masuk kesana untuk memberikan pengelolaan. Namun untuk di Jalan provinsi dan jalan nasional tidak ada izin pengelolaan parkir,”ujarnya.
