Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
Selain Kadis pendidikan Provsu, Fraksi PKS juga minta Gubsu msngsvaluasi Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah) Provsu, karena tidak bisa menjalankan arahan dari gubenur dan wakil gubernur Sumut.
Dalam pandangan umumnya, FPKS memberikan catatan kritis tajam, antara lain pelaksanan anggaran termasuk penerimaan pendapatan 2021, diminta Gubsu dan Wagubsu memastikan tidak ada korupsi dan ‘kebocoran’.
Ahmad Hadian juga menyebutkan, kebijakan umum anggaran harua diainkronkan dengan penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara, sehingga visi misi pembangunan sudah ditetapkan dalam RPJMD dapat maksimal pencapaiannya, tapi dalam Perubahan APBD 2021 belum mencerminkan semangat tersebut, sehingga pembangunan yang sudah ditetapkan dalaaam RPJMD dapat maksimal pencapaiannya. (mi)
