Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
Medan, Kedannews.com – Fraksi PKS DPRD Sumut minta Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah mengevaluasi Kadisdik (Kepala dinas pendidikan) tidak perduli nasib GTT (Guru Tidak Tetap) dan Kepala BPKAD Provsu juga dievaluasi, karena tidak bisa menjalankan arahan dari Gubsu dan Wagubsu.
Hal ini dinyatakan dalam pandangan umum FPKS terhadap nota keuangan RP-APBD 2021, disampaikan jurubicara fraksi Ahmad Hadian SPdI dalam dipimpin wakil ketua dewan Harus Mustafa Nasution, Rabu (8/9/2021) di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan.
Dia menyebutkan, Kadisdik Provsu sepertinya tidak perduli terhadap nasib GTT (Guru Tidak Tetap) di Sumut. Hal itu tidak tergambar dalam rancangan P-APBD 2021. Padahal sebelumnya FPKS sudah menyampaikan usulan agar memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan GTT pada pertemuan Komisi E DPRD Sumut dengan Kadis Pendidikan Provsu dan usulan tersebut diperkuat dalam rapay banggar dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).
Seharusnya, lanjut Hadian, dengan jumlah pos anggaran yang besar pada Dinas pendidikan Sumut, kesejahteraan GTT dapat ditingkatkan, tapi kenyataannya honor GTT sejak bulan Juli belum dibayarkan dengan alasan kendala teknis, yaitu belum terbitnya surat penugasan pada GTT untuk SMA, SMK dan SLB, akibatnya proses pembayaran honor terlambat.
