Aspirasi yang paling banyak ditampung dalam pertemuan tersebut adalah tuntutan dana bagi hasil sawit yang disampaikan oleh sejumlah Kepala Daerah.
Mengingat hal tersebut, Gus Irawan mengatakan bahwa, ada sebanyak 18 Provinsi bertemu di Medan, dengan alasan harus merubah UUD.
“Nah, sekarang kita mau merevisi UU itu yang dirasakan masih belum terasa adil, karena dimana produksi sawit masih banyak infrastruktur jalan itu hancur karena ya kita tahu puluhan ton CPO yang diangkut puluhan ton,” ujarnya.
Sehingga merusak infrastruktur jalan, dan tentunya lingkungan.
“Ya sawit itu banyak konsumsi air, pengairan sawah juga bisa terganggu tapi sialnya udah infrastruktur hancur, dana bagi hasilnya gak ada. Ini yang kemudian dituntut,” tutur Gus Irawan.
Lanjut Gus Irawan bahwa alasan pada Pemerintah Pusat adalah prinsip bagi hasil itu ada yang dibagikan terhadap sawit yang dispesifikkan dan juga pajak, yang sudah masuk dalam kanalnya DAU.
“Kalo ada pungutan ekspor itu dikelola oleh BLU, BPD PKS perkebunan sawit itu yang kemudian jalan tengah nanti dalam UU yang ditampung dalam satu pasal untuk SDA lainnya,” jelasnya.
