Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, persoalan tanah secara umum tidak selesai akibat kurangnya komitmen penuh semua pihak. Doli mengharapkan komitmen semua pihak dalam penyelesaian persoalan tanah khususnya wakaf di Sumut.
“Semua stakeholder, tidak bisa hanya pemerintah saja, semua orang kita minta komitmennya, begitu satu orang tidak komit, tidak selesai. Modal utama penyelesaian ini adalah komitmen,” ujar Doli.
Apabila persoalan tanah wakaf di Sumut selesai, maka bisa menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia. “Kami Insya Allah, di DPR komisi dua berkaitan dengan tanah akan mengawal terus agar setidaknya kalau ini jadi ghirah bersama, mungkin Sumut bisa saja jadi pilot project penyelesaikan wakaf di Indonesia, bisa kita jadikan contoh gerakan nasional,” kata Doli.
Sementara itu Ketua Badan Wakaf Indonesia Mohammad Nuh mengungkapkan, di Sumut terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan aset wakaf. Pada tahun 2021, ada 6.778 bidang yang tersertifikat, terjadi penambahan pada tahun 2022 menjadi 6.855 bidang.
Selain itu, tanah wakaf di Sumut juga terus bertambah dari 11.763 bidang tahun 2021 menjadi 11.857 bidang pada tahun 2022. Menurut Nuh pertumbuhan berwakaf tanah di Sumut luar biasa.












