Ditambahkan Hasyim, dalam pelaksanaan Raker, anggota dewan juga dibekali sistem pengawasan dalam percepatan penanganan Covid-19 di kota Medan. “Saat ini kota Medan telah landai dari pengaruh covid 19. Dan keberhasilan menekan penyebaran covid-19, tak terlepas dari kolaborasi semua pihak,” imbuhnya.
Hasyim menyebut, termasuk juga prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemko Medan. Sedangkan masalah proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah harus tetap memperhatikan peraturan yang dikeluarkan oleh LKPP dengan mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP dalam melaksanakan pengawalan.
“Ketika berada dalam sistem, maka dituntut untuk bisa bekerja secara sistematis sesuai dengan ritme yang ada di dalam sistem tersebut. Jika kita mencoba untuk keluar dari sistem yang telah ada, maka bisa terjadi kekacauan dan malfungsi. Disini kita dituntut untuk belajar menerima keputusan rapat yang telah dilaksanakan atas dasar musyawarah dan mufakat. Melalui musyawarah akan menghasilkan keputusan yang lebih baik, sehingga akan lebih banyak ide, gagasan, pemikiran dan inovasi,” ucapnya.












