Ia menjelaskan, pemungutan retribusi semestinya dilaksanakan bersamaan dengan pemberian layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memahami bahwa pengelolaan retribusi bukan sekadar pekerjaan administratif untuk memenuhi kewajiban penerimaan daerah.
“Bukan hanya kita cerita target melampaui batas kita anggap berhasil. Tapi ada makna yang lebih luas, apakah masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai kehendak dan kebutuhannya? Saya ingin kita menyamakan persepsi, jangan sampai rertibusi ini hanya dianggap sebagai tugas tambahan,” pungkas Erfin.
Di sisi penerimaan, Erfin mengakui bahwa perkembangan retribusi secara keseluruhan pada tahun berjalan memperlihatkan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sebesar pajak daerah, sektor ini tetap memiliki peran strategis yang perlu dikelola secara serius oleh setiap OPD.
“Capaian retribusi kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, memang secara umum ini lebih baik,” kata Erfin.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, menerangkan bahwa pertemuan tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan sekaligus memperkuat komitmen pimpinan perangkat daerah dalam mempercepat penerimaan retribusi pada Triwulan IV.
