Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
Tak hanya sanksi formal, masyarakat pun diyakini akan bersuara lantang. “Rakyat pasti akan meminta pertanggungjawaban. Ketika pembangunan macet karena ulah segelintir elite, maka Ketua DPRD dan partai politiknya harus siap menanggung konsekuensinya,” ujar Shohibul tajam.
Komunikasi dan Akuntabilitas Adalah Kunci
Shohibul menekankan bahwa APBD adalah produk kesepakatan bersama yang seharusnya dilandasi niat baik demi kepentingan rakyat. “Ini bukan soal gengsi atau ego, tapi amanat konstitusi. Jika niat baik ada, kesepakatan akan mudah dicapai,” pungkasnya.
Situasi ini menjadi perhatian serius di tengah makin dekatnya tenggat waktu penyusunan APBD. Masyarakat berharap pembahasan KUA PPAS bisa segera dilanjutkan agar roda pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu.
