Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
Yusuf juga menekankan agar KPK yang memeriksa Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Lokot Nasution pada 27 Februari 2024 selama 11 jam itu, bersikap objektif menangani kasus korupsi jalur kereta api Kemenhub yang telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar.
“Yang kami tahu Lokot Nasution itu jabatannya Kapala Satker dalam proyek jalur kereta api. Jika benar Lokot terlibat aliran dana korupsinya, kami persilahkan KPK segera bertindak tegas. Apa lagi sejumlah PPK dan Direktur di Kemenhub sudah menjadi tersangka dan telah ditahan. Jangan buat Partai Demokrat yang ikut menanggung malunya,” tutup Yusuf Tambunan.
