Medan, kedannews.com – Perusaan perkebunan Bridgestone diminta menginisiasi membahas kewajiban perusahaan memfalitasi pembangunan kebun masyarakat atau kebun plasma minimal 20 persen, karena masih banyak perusahaan perkebunan melanggar UU no 39 tahun 2014.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi B dan A dengan Dinas Perkebunan Provsu, Dinas Kehutanan Provsu, BPN Sumut, BPN Kabupaten Simalungun dan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate di gedung DPRD Sumut, Selasa (25/01/2022).
Dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, lanjut anggota dewan dari PKS ini, perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budi daya, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal seluas 20 persen dari total luas areal HGU yang diusahakan perusahaan.”Ini perintah undang-undang negara yang tidak dapat diganggu gugat,” ujarnya.
Kenyataannya, lanjut Hadian, masih banyak perusahaan perkebunan belum memenuhi syarat memiliki kebun plasma 20 persen. Bahkan kelihatannya para pihak masih belum jelas dan seragam dalam memahami UU no 39/2014, sehingga rapat dengar pendapat dengan perusahaan perkebunan akan terus dilakukan.
