Kemudian penggunaan dana BOS tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, serta belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Terdapat kekurangan volume 15 paket pekerjaan Jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Pengakuan utang belanja pengadaan gedung dan bangunan yang bersumber Dana Alokasi Khusus, tidak didukung dokumen yang memadai dan tidak berdasarkan prestasi fisik sebenarnya,
BPK juga menyampaikan LHP Kinerja atas upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan pada Pemprovsu. BPK mengapresiasinya, antara lain: Pemprovsu telah menyelaraskan upaya penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan pemerintah pusat; serta telah mengakomodasi aspirasi, harapan, dan kebutuhan masyarakat dalam kebijakannya melalui mekanisme musrenbang dan pokok pikiran DPRD.
Namun, BPK masih menemukan masalah signifikan yang dapat mempengaruhi efektivitas kegiatan penanggulangan kemiskinan, antara lain: Kebijakan Pemprovsu dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum dikoordinasikan di antara satuan kerja, pengendalian intern belum memadai dan kegiatan monitoring dan evaluasi belum optimal. Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan belum memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya dilakukan dengan tepat, antara lain belum didukung program kemitraan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara berkelanjutan
