Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
Diantaranya terkait dengan koordinasi dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak baik antar Kementerian dan lembaga maupun antar Kementerian/lembaga dengan Pemerintah Daerah, khususnya terkait dengan kejelasan mekanisme hubungan antar lembaga baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah maupun antar Kabupaten/Kota perlu mendapat perhatian.
Contohnya permasalahan yang sering kali dijumpai ialah tempat menampung anak-anak terlantar, anak korban penyalahgunaan napza, anak korban kekerasan seksual atau hal lain terkait tentang kekerasan pada anak.
“Komisi Perlindungan Anak Daerah yang tugasnya juga selain Melakukan Pengawasan juga didalamnya mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak,menerima pengaduan terkait pelanggaran Hak Anak,melakukan mediasi,dan memberikan laporan kepada pihak berwajib dan Komisi perlindungan anak di daerah haruslah memperhatikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu daerah karena jika tidak maka akan dijumpai ada daerah yang memiliki Komisi perlindungan anak daerah dan ada yang tidak.
