Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
“Terakhir keluar delapan juta (sertifikat per tahun). Sekarang sudah naik, targetnya saya naikkan terus, jadi sembilan juta. Cukup besar dibanding 500 ribu setahun. Kalau ada yang mau nunggu 160 tahun, saya kasi sepeda,” canda Jokowi kepada masyarakat.
Percepatan tersebut menjadi perhatian Jokowi, karena dirinya mendapat informasi banyaknya aduan terkait sengketa lahan di masyarakat, baik antara warga dengan pemerintah, warga dengan BUMN, serta warga dengan swasta. Terutama di Sumut, yang banyak terdapat sengketa karena merasa sudah menduduki lahan selama 15-20 tahun.
“Dengan kecepatan ini (sertipikasi tanah), kita harapkan konflik lahan itu bisa dikurangi. Saya pesan kepada Bapak Ibu, tolong sertifikatnya disimpan di tempat paling aman, di fotokopi. Yang mau usaha, bisa dipakai untuk agunan ke bank. Tetapi berkaitan dengan pinjaman, dikalkulasi dengan benar. Gunakan semuanya untuk usaha, modal kerja dan investasi. Jangan dipakai untuk kemewahan, harus hal produktif,” pungkasnya.
Senada dengan itu, Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang (Meneg ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Sofyan Djalil melaporkan bahwa dari 600 penerima sertifikat, sebanyak 200 orang dapat dihadirkan pada acara tersebut, mengingat pembatasan jumlah orang sebagai upaya menjaga protokol kesehatan.
