Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
Medan, kedannews.co.id – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrat, Dodi Robert Simangunsong, menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik dalam agenda Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Medan Kota.
Kegiatan reses yang digelar di halaman SD HKBP Teladan, Jalan Sempurna, serta di halaman Gereja HKBP Teladan, Jalan Sederhana, Kelurahan Teladan Barat, mengungkap berbagai keluhan warga terkait akurasi data bantuan sosial, layanan air bersih, hingga beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Isu bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), menjadi perhatian utama. Sejumlah warga mengaku telah terdaftar sebagai penerima selama bertahun-tahun, namun bantuan tidak pernah diterima. Bahkan, sebagian warga mempertanyakan proses verifikasi data karena merasa memenuhi syarat, tetapi tidak tercatat sebagai penerima.
Menanggapi hal itu, Dodi meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan verifikasi. Ia menekankan pentingnya transparansi dan penggunaan data faktual agar distribusi bantuan tepat sasaran.
“Jika data tidak akurat, maka kebijakan sosial akan meleset. Ini menyangkut keadilan sosial,” tegasnya di hadapan warga.
