Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
Selain bansos, persoalan PBB juga menjadi keluhan masyarakat. Warga menilai kenaikan nilai pajak tidak sebanding dengan kondisi ekonomi mereka. Dodi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan afirmatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak semakin terbebani.
Keluhan lain yang mencuat adalah layanan air bersih dari Perumda Tirtanadi yang kerap terhenti pada siang hari. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan abrasi sungai yang mengancam permukiman di kawasan Puri Indah Air Bersih Ujung. Kondisi ini dinilai memerlukan penanganan serius sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur lingkungan.
Dodi memastikan seluruh aspirasi yang diserap dalam reses tersebut akan dibawa ke forum resmi dewan untuk dibahas bersama pihak eksekutif. Ia juga mendorong koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, mulai dari Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah, hingga instansi teknis lainnya.
Agenda reses tersebut turut dihadiri Plt Camat Medan Kota Endang Wastiani, Lurah Teladan Barat Juni Hardian, serta perwakilan OPD terkait. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat di Kota Medan.
