Total anggaran yang telah dikeluarkan sejak 2021 mencapai Rp113,4 miliar. Meski begitu, jalan sepanjang 120 km itu tak kunjung mulus, bahkan hingga anggaran kembali disiapkan Rp40 miliar di APBN 2025 untuk swakelola lewat e-purchasing.
Tahun 2025, dari DIPA Induk APBN, Sumut menerima dana Rp56 miliar: Dinas Bina Marga Rp14,8 miliar, Balai Besar Jalan Rp17,5 miliar, Pelaksana Jalan Rp24,8 miliar.
Beberapa perusahaan penyedia AMP di Sumut juga disebut, antara lain PT Dalihan Natolu Grup dan PT Ayekti Cipta Perdana.
Rudy menilai, Rasuli dan Heliyanto adalah kunci atas pengungkapan dugaan korupsi proyek jalan ini. Ia juga menyinggung proyek Jalan Hutaimbaru–Sipiongot yang bermasalah sejak 2022.
“Masyarakat Sumut harus tahu kebusukan yang terjadi bertahun-tahun ini,” ucap Rudy tegas kepada wartawan.
Ketika ditanya kemungkinan menjadi kuasa hukum pihak yang terjerat OTT, Rudy menyatakan siap. Ia menegaskan tidak boleh menolak kuasa hukum dari masyarakat.
“Akan kita dampingi secara gratis, apalagi ASN seperti TOP tidak dapat pendampingan dari instansi. Jika ada kesalahan prosedur, biarlah pengadilan yang buktikan, bukan opini liar,” tegas Rudy Chairuriza Tanjung SH.












