“Saat ini rakyat Nabire sangat membutuhkan pemimpin yang definitif, karena Kabupaten lain hari ini mereka menikmati pembangunan, ekonomi, pemerintahan yang aman baik dan kesejahteraan ,” ujar Hendrik Andoi.
Sehingga kata Andoi, MK harus mengambil kebijakan yang efektif demi pembangunan dan masyarakat Kabupaten Nabire. Ia mengaku, hari demi hari pihaknya sudah bosan dengan PSU.
Pihaknya juga mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu telah melaksanakan tahapan pemungutan PSU Pilkada Kabupaten Nabire pada tanggal 28 Juli 2021 dengan baik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bamus Papua yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Bara Jp, Frans Ansanay mengatakan bahwa situasi Papua masih sangat trauma dengan aksi-aksi pembakaran kantor Pemerintah, perang antar suku, perang antar para pendukung dan lain-lain.
“Aksi-aksi seperti saat ini di Nabire harus menjadi perhatian MK untuk tidak bermain mata dengan para kandidat bupati yang kalah dan menggunakan cara-cara yang tidak elegan untuk mempengaruhi keputusan hakim MK,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan whatsapp, Senin (20/9/21).
Menurutnya, Paslon no 2 di dalam pilkada sudah menang kemudian dianulir sehingga terjadi PSU. Lalu pada PSU yang dilaksanakan di Kabupaten Nabire paslon No 2 ini pun menang dengan selisih suara yang signifikan.
