Keempat, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kelima, evaluasi prioritas anggaran program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Keenam, konsistensi pelaksanaan efisiensi anggaran agar berpihak pada kepentingan masyarakat. Ketujuh, mendesak DPR RI segera merevisi Undang-Undang Peradilan Militer.
Rangkaian isu tersebut menjadi dasar bagi AMSUB untuk memperluas pembahasan dalam forum diskusi publik. Aliansi ini merencanakan pelibatan elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap persoalan kebangsaan.
Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumusan sikap yang lebih tajam dan berbasis data. Selain memperkuat kesepahaman internal, diskusi juga diarahkan untuk menentukan langkah yang relevan dalam mengawal tuntutan kepada lembaga terkait.
Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Tetap Berlanjut
Bukhori menegaskan, perubahan agenda tidak berarti AMSUB mengesampingkan evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Momentum dua tahun pemerintahan tetap dipandang sebagai kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik atas kebijakan yang dinilai berkaitan dengan kepentingan rakyat.












