“Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tetap menjadi ruang evaluasi bagi kami untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat. Perubahan agenda ini tidak menghilangkan substansi perjuangan AMSUB. Justru, kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki arah, tujuan, dan kekuatan argumentasi yang jelas,” tegasnya.
Bagi AMSUB, konsolidasi dan penguatan argumentasi menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan gerakan. Kritik terhadap kebijakan publik, menurut arah yang disampaikan aliansi tersebut, perlu disertai rumusan tuntutan yang jelas dan langkah pengawalan yang konsisten.
Adapun jadwal, lokasi, komposisi peserta, serta hasil akhir diskusi publik menjadi perkembangan yang masih perlu ditunggu. Hasil forum tersebut nantinya akan menjadi salah satu pijakan dalam menentukan langkah lanjutan AMSUB untuk mengawal tujuh tuntutan rakyat.












