“Mudah-mudahan tahun ini kita mulai pembenahannya bekerja sama dengan Pemprovsu, Kementerian PUPR yang punya sungai, pesisir. Kampung-kampung yang ada di wilayah Medan bagian Utara akan kita benahi, khususnya Bagan Deli,” sebut Bobby Nasution disambut tepukan tangan warga.
Pekerjaan ini, sebut Bobby Nasution, harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa dilakukan Pemko Medan sendiri. Warga Bagan Deli juga dapat memberi masukan untuk keberhasilkan pembenahan ini.
“Mungkin khilaf kami, kemarin ketika berdiskusi tentang penanganan permasalahan di kawasan ini, kelompok masyarakat belum kami libatkan. Pada diskusi ke depan kami akan mengajak warga,” tambah Bobby Nasution yang dijawab warga dengan seruan kesiapan warga.
Dalam Rembuk Nelayan itu, perwakilan nelayan mengeluhkan sulitnya birokrasi untuk mendapatkan surat Tanda surat Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) yang diterbitkan Dinas Pertanian dan Perikanan Medan. Dari 6000 anggota nelayan, hanya 10 persen memiliki TDKP. Padahal TDKP ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Bobby Nasution pun menanyakan penyebab sulitnya pengurusan TDKP itu. Diperoleh jawaban, bahwa untuk mengurus itu nelayan harus ke Medan Amplas. Menanggapi ini Bobby Nasution langsung memerintahkan Dinas Pertanian dan Perikanan Medan dalam dua minggu berkantor di Bagan Deli untuk mempermudah nelayan mengurus TDKP.












