Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
MEDAN, kedannews.co.id – Dugaan penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) oleh Camat Medan Maimun, Almuqarrom Natapradja, menjadi perhatian serius DPRD Kota Medan. Kasus tersebut dinilai mencederai integritas aparatur sipil negara sekaligus menjadi peringatan keras bagi sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Medan setelah mengetahui informasi tersebut.
“Begitu saya mengetahui persoalan ini, saya langsung menghubungi BKD. Ini masalah besar karena menyangkut penggunaan uang negara yang seharusnya diawasi secara ketat, namun justru diduga disalahgunakan oleh oknum pejabat,” ujarnya, Rabu (28/1/2026).
Menurut politisi PKS tersebut, dugaan penggunaan KKPD untuk kepentingan pribadi, termasuk aktivitas judi online, merupakan pelanggaran berat terhadap etika dan kepercayaan publik. Ia menegaskan tindakan seperti itu tidak dapat ditoleransi karena pejabat publik memiliki tanggung jawab langsung dalam pelayanan pemerintahan.
“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi apalagi judi online jelas mencoreng nama baik birokrasi,” tegasnya.
Ia menilai kasus ini harus menjadi momentum evaluasi bagi Pemko Medan, terutama dalam memperkuat sistem pengawasan internal serta proses seleksi pejabat yang mengelola keuangan negara.
“Pejabat yang diberi kewenangan mengelola keuangan harus dipilih secara transparan dan berbasis integritas. Pengendalian internal juga wajib diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.
Syaiful juga meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan penggunaan KKPD dan memastikan setiap transaksi tercatat, dapat diaudit, serta dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
“Setiap rupiah uang negara harus jelas penggunaannya. Ini peringatan keras bagi seluruh ASN agar tidak bermain-main dengan anggaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Komisi I DPRD Medan berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait untuk membahas kasus tersebut secara terbuka.
“Kami ingin persoalan ini diungkap secara terang dan menjadi pembelajaran agar ke depan tidak terjadi lagi,” pungkasnya di Kota Medan.
