
Meskipun begitu, Komisi II mendorong Pemko Medan agar dapat meningkatkan jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat.
Selain dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, Sudari juga berharap agar Pemko Medan dapat menambah bantuan yang bersifat produktif melalui APBD.
βJadi mereka yang masuk DTKS namun tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat bisa terakomodir dengan adanya bantuan-bantuan dari APBD, khususnya APBD Kota Medan. Namun tentunya harus didata dengan baik, agar tidak ada warga yang sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat tapi dapat lagi bantuan dari APBD,β ujarnya.
Sudari mengatakan bantuan juga dapat diberikan dengan berbagai bentuk, mulai dari bantuan modal usaha hingga bantuan berupa alat usaha serta pembinaan.
βKita juga mendorong adanya eliminasi terhadap warga yang sudah sejahtera agar tidak lagi mendapatkan bantuan. Tujuannya, agar bantuan tersebut dapat dialihkan kepada warga lainnya yang membutuhkan,β pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Medan Hj Netty Yuniarti Siregar minta Kepling dan pendamping PKH merespon keluhan para lansia yang belum mendapat bansos. Netty berpesan agar bantuan untuk lansia dapat diprioritaskan.






