Ditambahkan Netty Siregar, Kepling agar proaktif dan wajib saling kenal dengan pendamping PKH di daerahnya. Sehingga, berbagai keluhan warga, Kepling dapat segera berkoordinasi dengan tenaga pendamping guna mencari solusi agar warga miskin terakomodir dapat bansos dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
βJangan sampai minim komunikasi, perbanyak koordinasi mengakomodasi segala keluhan warganya,β ujar Netty.
Mandatori Halal
Sementara Itu di bidang ketahanan pangan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Surianto SH, mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yang akan menerapkan Mandatori Halal untuk setiap produk makanan di Indonesia, khususnya Kota Medan.
Sebab, kebijakan tersebut tentu akan semakin mempermudah masyarakat untuk membeli makanan maupun minuman jika bepergian ke suatu daerah yang tidak diketahui.

Untuk di Kota Medan, Komisi II meminta Pemko Medan melalui OPD terkait lebih masif lagi melakukan sosialisasi kebijakan tersebut.
Butong juga mengimbau kepada para pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikat halal produknya agar kedepannya bisa berjualan dengan tenang.






