Evaluasi dan Pengawasan Berlapis
Kasus yang melibatkan Camat Medan Maimun ini, lanjut Rico, menjadi bahan evaluasi bagi jajaran Pemerintah Kota Medan. Selain audit internal, Pemko Medan juga membuka ruang pengawasan melalui laporan masyarakat.
βIni bagian dari pengawasan internal dan eksternal. Pemerintah akan merespons setiap laporan yang masuk,β tegasnya.
Upaya pencegahan lain dilakukan melalui pembinaan, peringatan, serta penyamaan visi dan misi kerja di seluruh jajaran ASN. Rico menekankan pentingnya pemahaman ASN terhadap etika pegawai, nilai pengabdian kepada negara, serta konsekuensi hukum jika melanggar aturan.
Penyalahgunaan Sejak 2024
Sebelumnya, Almuqarrom Natapradja resmi dicopot dari jabatannya sebagai Camat Medan Maimun pada Jumat (23/1/2026). Kepala BKPSDM Kota Medan, Subhan Fajri, menyatakan bahwa yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan struktural.
βYang bersangkutan terbukti menyalahgunakan wewenang, yakni menggunakan KKPD tidak sesuai peruntukannya,β ujar Subhan, Senin (26/1/2026).
Ia mengungkapkan, kartu kredit pemerintah tersebut digunakan untuk judi online dan telah terdeteksi sejak Agustus 2024. Total dana yang digunakan mencapai sekitar Rp 1,2 miliar.
Sementara itu, Inspektorat Kota Medan membenarkan pencopotan tersebut dan menyatakan proses pemeriksaan masih berjalan, meski rincian hasil pemeriksaan belum disampaikan secara terbuka.












