Kajati Sumut Idianto melalui Kasi Penkum Yos Tarigan mengatakan, penghentian penuntutan perkara-perkara humanis di Tanah Air sebagaimana diamanatkan dalam Perja No 15 Tahun 2020.
āYakni penyelesaian perkara – perkara humanis yang tidak selalu berujung pidana penjara. Namun menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Bukan sekadar pembalasan terhadap pelaku tindak pidana,ā urai mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang tersebut.
Pertama, perkara asal Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli atas nama Tofaogo Waruwu Alias Aa Fite semula dijerat Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
āYang bersangkutan, November 2023 lalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Televisi dibanting hingga rusak. Tersangka malah emosi saat ditegur korban yang juga istri tersangka. Korban pun sempat dipukul dan ditendang,ā kata Yos.
Secara berjenjang, JPU yang menangani perkara dimaksud kemudian melapor ke pimpinannya. Upaya mediasi pun berujung pada terbukanya pintu maaf dari istri.
Disaksikan para keluarga, aparat desa, tokoh masyarakat dan unsur penyidik dari kepolisian, suami istri yang dikaruniakan 6 anak tersebut pun sepakat berdamai. Tersangka juga baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis).












