LAW FIRM TS dan Partners yang diketuai oleh Parlindungan HC Tamba, S.H., anggota Jupenris Sidauruk, S.H., Marganda Sitorus, S.H., dan Muhammad Iqbal Rozi, S.H., M.H, selaku Penasehat Hukum Muhammad Aman Prayoga, dalam keterangannya Senin (28/6/2021) menyampaikan pandangannya “Bahwa dakwaan dan tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Aceh dan Kejari Aceh Timur, telah mengingkari dan mengabaikan Fakta Hukum Persidangan dengan membuat kesimpulan Fakta Hukum yang keliru (rechtsdwaling) dan cenderung menyesatkan (fallacy) untuk dapat mempidanakan Empat Pejabat PT.KAI (Persero) guna memenuhi nafsu ambisinya menghukum orang yang tidak bersalah”.
Lebih lanjut dijelaskannya “Kronologis terjadinya Pensertipikatan Tanah Aset PT.KAI (Persero) Subdivre I.1 Aceh di Aceh Timur Tahun 2019, bermula pada November 2018 Subdivre I.1 Aceh menyampaikan usulan ke Kantor Pusat PT.KAI (Persero) di Bandung untuk Pensertipikatan Tanah Aset PT.KAI (Persero) di Aceh Timur luas 1.234.708 m2 senilai Rp. 8.907.737.336,-,
Namun pada bulan Februari 2019 Kantor Pusat PT.KAI (Persero) memberikan persetujuan dana hanya sebesar Rp. 2.667.504.800,- untuk Pensertipikatan Tanah di Aceh Timur luas 202.397 m2, Subdivre I.1 Aceh berdasarkan persetujuan dana tersebut, membuat 8 (delapan) Perjanjian Pengadaan Jasa Hukum dengan menunjuk Kantor Hukum Ardi dan Rekan untuk Pensertipikatan Tanah Aset PT.KAI (Persero) di Aceh Timur Tahun 2019 sebanyak 110 bidang tanah seluas 360.378 m2, Realisasinya menyelesaikan pensertipikatan 120 bidang tanah seluas 372.846 m2 melebihi program.
