“Kami berharap Jaksa Penuntut Umum (JPU) lebih memahami fungsi dan tanggung jawabnya dalam upaya penegakan hukum yang adil, karena berdasarkan pada Fakta Hukum Persidangan telah terbukti hampir seluruh BAP dari Kepolisian terdapat kekeliruan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 47 K/Kr/1956 tertanggal 28 Maret 1957 yang kaedah hukumnya menyatakan : Yang menjadi dasar pemeriksaan oleh Pengadilan ialah surat tuduhan dan bukan tuduhan yang dibuat oleh Polisi), namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap pada pendiriannya menyampaikan Tuntutan dengan memaksakan kehendak, mengingkari dan mengabaikan Fakta Hukum Persidangan” Ujar Parlindungan HC Tamba, S.H., dan Jupenris Sidauruk, S.H. dari LAW FIRM TS dan Partners.
Lebih lanjut dikatakannya “Demi hukum dan keadilan semestinya Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus berani mengakui kekeliruannya, akan tetapi jika tetap memaksakan kehendak melakukan upaya hukum walaupun secara nyata telah mengingkari fakta hukum persidangan, Maka Kami LAW FIRM dan Partners siap sepenuhnya melawan memori Kasasi yang akan disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Karena sesuai Fakta Hukum Persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Muhammad Aman Prayoga tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum (tindak pidana korupsi) (dani)
