“Tim Audit BPKP Perwakilan Aceh Mohammad Heru Ramadhan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai Ahli dalam persidangan menjelaskan bahwa Metode Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada pensertipikatan Tanah Aset PT.KAI (Persero) di Aceh Timur Tahun 2019 berdasarkan ketetapannya sendiri yang mengharuskan Subdivre I.1 Aceh menindaklanjuti MoU antara BPN RI dengan PT.KAI (Persero) Kantor Pusat Nomor : 4/SKB/III/2014 – HK.223/III/4/KA-2014, tanggal 21 Maret 2014, Tentang : Pensertipikatan Tanah dan Penanganan Permasalahan Tanah Aset PT.KAI (Persero), Untuk efisiensi biaya Tidak Perlu menunjuk Pihak Ketiga baik Kantor Hukum Advokat dan Kantor Hukum Notaris dan/atau PPAT, cukup melaksanakan MoU dengan BPN tidak akan menimbulkan biaya apapun atau “NOL RUPIAH”, Lalu kemudian secara sepihak BPKP Perwakilan Aceh menetapkan Seluruh Biaya Jasa Hukum kepada Kantor Hukum ARDI dan Rekan vendor untuk melaksanakan Pensertipikatan Tanah Aset PT.KAI (Persero) di Aceh Timur Tahun 2019, dikurangi PNBP yang disetor Kantor Hukum ARDI dan Rekan, dikurangi biaya pemotongan PPh Pasal 21 yang timbul akibat dari Jasa Hukum kepada Kantor Hukum ARDI dan Rekan, sebagai Kerugian Keuangan Negara”.
