“Tim Audit BPKP Perwakilan Aceh Tidak Setuju dan Menentang kebijakan Direksi PT.KAI (Persero) membuat Peraturan Tentang Pensertipikatan yang menunjuk Kantor Hukum Advokat dan Kantor Hukum Notaris dan/atau PPAT”. Jelas Parlindungan HC Tamba, S.H., dan Jupenris Sidauruk, S.H. dari LAW FIRM TS dan Partners.
“Bahwa berdasarkan pada Fakta Hukum Persidangan, Majelis Hakim Tidak Ada pilihan lain selain membebaskan Empat Pejabat PT.KAI (Persero) dari tuduhan melakukan Korupsi Pensertipikatan Tanah Aset PT.KAI (Persero) di Aceh Timur Tahun 2019, karena memang secara sah dan meyakinkan Tidak Terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi” Ujar Parlindungan HC Tamba, S.H., dan Jupenris Sidauruk, S.H. dari LAW FIRM TS dan Partners
Lebih lanjut dikatakannya “Dengan Majelis Hakim Memvonis Bebas Empat Pejabat PT.KAI (Persero) atas dugaan Korupsi Pensertipikatan Tanah Aset PT.KAI (Persero) Subdivre I.1 Aceh di Aceh Timur Tahun 2019, diharapkan akan berdampak positif terhadap hubungan baik yang selama ini terjalin antara PT.KAI (Persero) dengan BPN dan khususnya kepada Muhammad Aman Prayoga dipulihkan segala hak dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula, untuk terus mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Pegawai BUMN di PT.KAI (Persero) melanjutkan tugasnya menyelamatkan Aset Negara”
