Kesaksian Pejabat PT.KAI (Persero) dari Kantor Pusat dan Daerah yang berwenang, pada persidangan menjelaskan bahwa Peraturan yang dijadikan dasar hukum Subdivre I.1 Aceh dalam melaksanakan pensertipikatan Tanah Aset PT.KAI (Persero) di Aceh Timur Tahun 2019 dengan menunjuk Kantor Hukum Ardi dan Rekan, Telah Benar dan Sesuai Ketentuan yang berlaku di PT.KAI (Persero) sedangkan Peraturan Direksi PT.KAI (Persero) yang disampaikan NUHADI ARIEF YUSRAN TUMANGGOR dan HENNY WIDODO Bukan untuk Pensertipikatan tetapi untuk pekerjaan yang lain di lingkungan PT.KAI (Persero).
Hal ini disampaikan Parlindungan HC Tamba, S.H., dan Jupenris Sidauruk, S.H. dari LAW FIRM TS dan Partners kepada sejumlah Wartawan (28/6/2021).
Lebih lanjut diterangkannya “Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara senilai Rp. 6.556.959.840,- (enam milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dari BPKP Perwakilan Aceh, yang kemudian dijadikan dasar Penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh menetapkan Tersangka kepada Empat Pejabat PT.KAI (Persero) dilanjutkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Aceh dan Kejari Aceh Timur menjadi dasar dakwaan dan tuntutan sebagai Tindak Pidana Korupsi. Ternyata dari Hasil Audit yang dilakukan dengan mengabaikan Prinsip Audit dan/atau bahkan mengabaikan Undang-Undang, Audit berdasarkan opini dan asumsi Tim Audit BPKP Perwakilan Aceh sendiri secara sepihak, sebagai akibat dari ketidakmampuan dan ketidakpahaman terhadap Peraturan yang berlaku maupun Peraturan Khusus di Lingkungan PT.KAI (Persero)”.
