Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
Ketiga, profesionalitas dalam penanganan perkara.
“Ada conflict of interest dan juga dinilai kurang profesional dalam penanganan perkara. Karena itu keduanya dianggap kurang layak di jabatan struktural,” tegasnya.
Ia menambahkan, penilaian tersebut berkaitan dengan standar kinerja dan tata kelola penanganan perkara yang harus dijalankan secara akuntabel dan objektif.
“Keduanya ditarik dan diganti dengan pejabat baru. Harapannya pimpinan baru dapat berkinerja lebih baik,” katanya.
Terkait dugaan pungutan liar, Anang menyebut informasi tersebut masih bersifat aduan masyarakat dan akan diverifikasi sesuai mekanisme yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran etik atau hukum, proses penindakan akan dilakukan.
Menurutnya, langkah evaluasi ini merupakan komitmen pimpinan untuk menjaga profesionalitas serta integritas aparat penegak hukum. Kebijakan serupa juga dilakukan di sejumlah daerah lain.
Ia mencontohkan, evaluasi turut dilakukan di beberapa kejaksaan negeri di Jawa Timur, seperti Magetan dan Sampang. Bahkan, mantan Kajari Enrekang telah diproses secara pidana.
“Prinsipnya, setiap ada aduan yang dianggap tidak profesional atau berpotensi konflik kepentingan, akan segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
