Scroll untuk baca artikel
MEMPROSES ADSENSE...

Dukung Kedan News

Dukung Kedan News

Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.

Berita UtamaHukumLingkungan

Penerbitan SK Perpajangan Plt JMSI Sumut Dinilai Inkonstusional dan Cacat Hukum, Chairum Lubis: Jangan Sampai Kami Anggap Ketum JMSI Berjiwa Kerdil

×

Penerbitan SK Perpajangan Plt JMSI Sumut Dinilai Inkonstusional dan Cacat Hukum, Chairum Lubis: Jangan Sampai Kami Anggap Ketum JMSI Berjiwa Kerdil

Sebarkan artikel ini
Keterangan foto: Musyawarah Daerah (Musda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara (Sumut) di Hotel Grand Inna, Kota Medan, Senin, (19/6/2023). (Foto: ist).
Keterangan foto: Musyawarah Daerah (Musda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara (Sumut) di Hotel Grand Inna, Kota Medan, Senin, (19/6/2023). (Foto: ist).

Dukung Kedan News

Dukung Kedan News

Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.

Diungkapkannya, namun menjadi aneh ketika keputusan Ketum PP JMSI ini, menerbitkan SK Perpanjangan Pelaksana Tugas Ketua JMSI Sumut kembali kepada Aulia Andri.

Sehingga membuat kecurigaan peserta pertemuan bertanya-tanya, sebenarnya ada skenario apa dibalik ini, antara Aulia Andri dengan Ketua Umum JMSI Teguh Santosa yang juga berasal dari Sumut, sehingga dinilai tidak lagi berjiwa besar dan berpihak bagai politisi.

MEMPROSES ADSENSE...

“Sangat disayangkan disayang, jika kecurigaan ini benar ada sekenario dan sesuatu dibalik ini, sehingga harus menerbitkan SK perpanjangan itu,” tuturnya.

Dinilainya, semua poin dari menimbang sampai memutuskan yang disebutkan dalam SK PP JMSI tentang perpanjangan Ketua Pelaksana Tugas itu hanya semacam skenario klasik dan politik ketua umum tetap menjadikan Aulia Andri menjadi Ketua Definitip Pengda JMSI Sumut.

“Kalau memang keinginan Ketum JMSI menjadikan Aulia Andri ketua JMSI, kenapa harus dilakukan Musda. Maka kami minta dengan hormat kiranya Ketum PP dapat mencabut SK Perpanjangan Aulia Andri sebagai Ketua Pelaksana Tugas JMSI Sumut tersebut,” ucapnya

Ditambahkannya, jika SK ini tidak dicabut maka pihaknya menduga bakal ada skenario seperti ini terhadap pengda propinsi lain oleh PP JMSI. Pengda Sumut dapat dikatakan sebagai pilot project sekenari tersebut. Maka dihimbau Pengda lain untuk memakluminya.

Cek Kesehatan Gratis Pemko Medan
Cek Kesehatan Gratis Pemko Medan
Cek Kesehatan Gratis Pemko Medan