Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
“Poin utama penolakan Muhadi pada perhitungan efektivitas kerja serta adanya perlakuan yang tidak adil ketika dipaksa untuk pensiun dini, kurang dua bulan lagi pensiun usia 58 tahun,” katanya.
Namun demikian, Fayakun mengingatkan bahwa sikap menolak pelantikan tanpa langkah hukum lanjutan justru dapat merugikan pihak yang bersangkutan. “Jika memang niatnya tidak menghadiri pelantikan karena menilai ada ketidakadilan, ya lanjut ke jalur hukum gugatan. Namun jika tidak hadir pelantikan kemudian tidak ada tindak lanjut perlawanan hukum, ya ada kerugian bagi yang bersangkutan, di antaranya dianggap pelanggaran PNS,” pungkasnya.
Hingga kini, polemik mutasi Muhadi masih menyisakan tanda tanya terkait langkah lanjutan yang akan ditempuh. Apakah persoalan ini akan berujung pada gugatan TUN atau diselesaikan melalui mekanisme internal pemerintahan, menjadi bagian dari dinamika birokrasi yang terus dipantau publik, terutama menyangkut prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tata kelola ASN di daerah.
