Scroll untuk baca artikel
MEMPROSES ADSENSE...

Dukung Kedan News

Dukung Kedan News

Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.

Hukum

Puluhan Mahasiswa Demo Kejati Sumut, Desak Usut Dugaan Korupsi Dana KIP di LLDikti Wilayah I

×

Puluhan Mahasiswa Demo Kejati Sumut, Desak Usut Dugaan Korupsi Dana KIP di LLDikti Wilayah I

Sebarkan artikel ini

Perwakilan Mahasiswa Menyerahkan Sejumlah Dokumen dan Bukti Awal Dugaan Korupsi Kepada Pejabat Kejati Sumut

Puluhan mahasiswa tergabung dalam aksi tergabung dalam Gerakan Untuk Rakyat (Guntur) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, di Jalan AH Nasution, Kota Medan, Kamis sore (8/1/2026). (kedannews.co.id/Aris)

Dukung Kedan News

Dukung Kedan News

Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.

MEDAN, kedannews.co.id Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Untuk Rakyat (Guntur) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Jalan AH Nasution, Kota Medan, Kamis (8/1/2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dugaan korupsi dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) di LLDikti Wilayah I Sumut.

Dalam aksi yang berlangsung di bawah guyuran hujan tersebut, mahasiswa menuntut Kejati Sumut segera memeriksa dan menangkap Kepala LLDikti Wilayah I Sumut, Prof. SAM, yang diduga terlibat dalam penyelewengan dana bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu.

MEMPROSES ADSENSE...

“Kami datang bukan membawa opini, tapi membawa bukti. Dana KIP adalah hak mahasiswa miskin, bukan untuk diperkaya pejabat,” teriak salah satu orator.

Mahasiswa menilai dugaan penyelewengan dana KIP merupakan kejahatan serius yang berdampak langsung pada keterlambatan pencairan bantuan hingga ancaman putus kuliah bagi mahasiswa penerima manfaat.

“Jika dana pendidikan dikorupsi, yang dirampas bukan hanya uang negara, tetapi masa depan generasi muda,” ujar orator lainnya.

Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti awal dugaan korupsi kepada pejabat Kejati Sumut. Mereka juga menyampaikan tujuh tuntutan, di antaranya mendesak pencopotan Kepala LLDikti Wilayah I, audit forensik penyaluran dana KIP, serta pengusutan konflik kepentingan.

Cek Kesehatan Gratis Pemko Medan