SUMATERA UTARA, kedannews.co.id – Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara menyatakan dukungannya terhadap Pimpinan DPRD Sumatera Utara Ricky Anthony yang dinilai menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari tugas konstitusional lembaga legislatif.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua I HIMMAH Sumut, Mahdayan Tanjung, pada Jumat (31/7/2026). Menurutnya, DPRD memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Mahdayan menyampaikan bahwa pihaknya mendukung langkah Ricky Anthony dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumatera Utara melalui kewenangan yang dimiliki sebagai unsur pimpinan DPRD.
“Kami menyatakan dukungan kepada Ricky Anthony dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera Utara melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan pengabdian kepada rakyat,” ujar Mahdayan.
Ia menilai kritik yang disampaikan kepada penyelenggara pemerintahan merupakan bagian dari praktik demokrasi yang sah selama dilakukan secara bertanggung jawab, berlandaskan fakta, serta bertujuan untuk kepentingan publik.
Lebih lanjut, HIMMAH Sumatera Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga iklim demokrasi yang kondusif dan menghormati perbedaan pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“HIMMAH Sumatera Utara berkomitmen mendukung upaya yang berpihak pada kepentingan rakyat serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga demokrasi yang sehat, damai, dan berorientasi pada kemajuan Sumatera Utara,” tegas Mahdayan.
Dukungan tersebut muncul setelah perhatian publik tertuju pada jalannya Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Sumut Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung pada Selasa (21/7/2026). Dalam sidang tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjadi sorotan usai melakukan aksi walkout ketika rapat paripurna masih berlangsung.
Peristiwa tersebut kemudian memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kemahasiswaan yang menilai pentingnya menjaga fungsi pengawasan lembaga legislatif sebagai bagian dari sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
