Hal itu bertujuan agar penyelenggaraan pembangunan gedung dapat dilaksanakan secara tertib sesuai dengan fungsi dan klasifikasi serta memenuhi persyaratan administrasi dan Teknik Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya.
“Kami sependapat dengan pandangan umum fraksi Gerindra bahwa peran Perda ini diharamkan dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Langkat terutama bangunan yang ditelantarkan serta gedung yang tidak produktif dan menimbulkan pemandangan kumuh,” sebutnya.
2. Tanggapan dan jawaban atas pandangan Fraksi PAN, GOLKAR, NASDEM, GERINDRA, DAN BPI, atas Ranperda Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2023-2043.
Untuk rencana detail tata ruang ( RDTR) di Kabupaten Langkat Dinas PUPR sudah melaksanakan 24 RDTR tetapi mengalami kendala karena perubahan substansi aturan sehingga harus mengulang kembali kelengkapan data untuk pengesahan RDTR yang telah disusun dan perubahan syarat dalam penetapan peta dasar dari BIG Tahun ini RDTR yang menjadi prioritas adalah RDTR perkotaan Stabat, RDTR Tanjung Pura, RDTR Brandan, dan RDTR Perkotaan Kuala.












