Justeru yang paling krusial, terang Nezar, menjadi sebuah paradoks ketika Gubernur mengeluhkan minimnya anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan, justeru anggaran fantastis ada di Biro Umum. “Jelas ini menjadi paradoks,” katanya.
Nezar memang tidak terlalu jauh mencampuri substansi dasar pengajuan anggaran tersebut sehingga disetujui menjadi Perda pada APBD 2021.
“Saya tidak ke arah sana (mencampuri usulan anggaran tersebut). Saya melihat anggaran yang tercatat di buku APBD itu terlalu besar, tentu sangat melukai hati rakyat, karena perekonomian dalam kondisi pandemi ini begitu terpuruk,” katanya.
Nezar kembali menegaskan dana sebesar tersebut jangan sampai disalahgunakan jika peruntukkannya hanya untuk fasilitas kunjungan tamu. Seperti dimanfaatkan untuk dana taktis Gubernur Sumut atau kegiatan lainnya yang sifatnya pemborosan. “Bisa saja kan ada kecurigaan ke arah itu,” katanya.
Nezar berharap para legislator di DPRD Sumut dan lembaga-lembaga pengawas anggaran lainnya lebih mengawasi penggunaan anggaran di Biro Umum Setda Provsu tersebut agar jangan sampai disalahgunakan. “Kita khawatirkan, sepantastis itukah dana fasilitas untuk kunjungan tamu,” tanyanya.












