Medan, kedannews.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara mensinyalir terjadi praktek sistem ‘ijon’ APBD terhadap tender proyek Dinas BMBK (Bina Marga Bina Konstruksi) Provsu senilai Rp2,7 triliun yang diiumumkan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Provsunsi Sumatera Utara.
“Praktik ijo itu lazimnya dilakukan tengkulak pembeli hasil panenan petani, dengan cara memberikan uang di muka. Kita menduga praktik ini dilakukan terhadap APBD tahun 2022, 2023 dan 2024, tertanggal 8 Januari 2022, pada Dinas BMBK Sumut,” ujar wakil ketua DPW PSI Sumut Muhri Fauzi Hafiz, kepada wartawan, Senin (24/01/2022) melalui pesan WhatsApp di Medan.
Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 menilai, berdasarkan LPSE Sumut tahun 2022 berjudul pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Sumut sebesar Rp2,7 triliun, menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat yang terdampak, mulai dari kelompok pengusaha lokal, penyedia barang dan jasa lokal, dan anggota masyarakat lainnya.
“Kita prihatin. Mengherankan lagi, Gubsu Edy Rahmayadi dan Pimpinan DPRD Sumut menyetujui lelang proyek Dinas BMBK sebesar Rp 2,7 triliun menggunakan dana APBD tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024, diumumkan LPSE Sumut tahun ini,”ujarnya.
