MEDAN, kedannews.co.id — Senat Mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD Sumatera Utara sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah. Sikap tersebut disampaikan menyusul perhatian publik terhadap dinamika yang berkembang dalam rapat paripurna DPRD Sumut.
Menurut organisasi mahasiswa tersebut, perbedaan pandangan yang muncul dalam forum resmi legislatif merupakan bagian dari praktik demokrasi yang lazim terjadi. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat menyikapinya secara proporsional dengan tetap menjunjung etika politik dan konstitusi.
Dalam pernyataannya, Senat Mahasiswa Unimed juga memberikan dukungan kepada Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Ricky Anthony, agar tetap menjalankan tugas kelembagaan secara profesional sesuai amanat yang diberikan oleh konstitusi.
Kepala Bidang Advokasi Senat Mahasiswa Unimed, Adetiyo, berpandangan bahwa dinamika yang terjadi dalam setiap sidang legislatif merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan demokrasi.
“Dalam lembaga legislatif, dinamika persidangan seperti interupsi, perbedaan pandangan, dan penyampaian aspirasi merupakan hal yang wajar. Itu adalah bagian dari proses demokrasi untuk memastikan setiap suara dapat disampaikan,” ujar Adetiyo.
Ia menjelaskan bahwa adanya interupsi, kritik, maupun perbedaan pendapat dalam forum resmi bukanlah sesuatu yang perlu dipandang sebagai persoalan luar biasa. Sebaliknya, hal tersebut merupakan instrumen untuk memastikan seluruh aspirasi memperoleh ruang dalam proses pengambilan keputusan.
Lebih lanjut, Adetiyo mengingatkan agar dinamika politik yang berkembang tidak mengganggu hubungan kelembagaan antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, DPRD memiliki mandat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah sehingga seluruh proses persidangan patut dihormati sebagai bagian dari mekanisme ketatanegaraan.
“Sebaliknya, pemerintah daerah sebagai pihak yang menjadi objek pengawasan DPRD seharusnya dapat memahami dinamika yang terjadi dalam lembaga legislatif. Perbedaan pandangan dalam persidangan adalah sesuatu yang biasa dalam demokrasi, bukan alasan untuk meninggalkan forum paripurna,” tegasnya.
Ia juga menilai forum rapat paripurna merupakan wadah resmi yang telah disediakan untuk membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD. Oleh sebab itu, setiap perbedaan pendapat sebaiknya diselesaikan melalui dialog yang mengedepankan tata tertib persidangan serta penghormatan terhadap kewenangan masing-masing lembaga.
“Kami berharap semua pihak dapat menjaga marwah masing-masing lembaga. DPRD harus menjalankan fungsi kontrolnya, sementara pemerintah daerah juga harus menghargai proses demokrasi yang berlangsung di lembaga legislatif,” katanya.
Adetiyo menambahkan bahwa dukungan yang disampaikan Senat Mahasiswa Unimed kepada DPRD Sumatera Utara tidak dimaksudkan sebagai bentuk keberpihakan terhadap salah satu pihak. Menurutnya, sistem demokrasi justru memerlukan keseimbangan antara lembaga eksekutif dan legislatif agar tata kelola pemerintahan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Tujuan akhirnya bukan memenangkan satu pihak, tetapi memastikan kepentingan masyarakat Sumatera Utara tetap menjadi prioritas utama,” ungkap Adetiyo.
Di akhir pernyataannya, Senat Mahasiswa Unimed berharap dinamika politik yang terjadi antara DPRD Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antarlembaga. Organisasi mahasiswa tersebut juga menilai kedewasaan dalam mengelola perbedaan merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah.
“Demokrasi bukan berarti tanpa perbedaan. Demokrasi adalah kemampuan semua pihak mengelola perbedaan dengan sikap saling menghormati dan tetap berada dalam koridor konstitusi,” tutup Adetiyo.
