Di hitungan inilah kunci permasalahannya. Dana di BPDPKS dipakai untuk subsidi biosolar. Untuk subsidi hampir Rp. 20.000/liter maka dengan sekejab mata saja, uang triliunan akan habis tersedot.Di tahun lalu solar subsidi sebesar 15,5 juta kilo liter. Ini setara dengan 15.5 milyar liter. Dengan program B30, 30%nya berasal dari minyak sawit, berarti 4,65 milyar liter yang setara dengan subsidi Rp. 93.000.000.000.000 (sembilan puluh tiga triliun rupiah) hanya untuk subsidi solar.
βKalau kita bicara tentang subsidi minyak goreng curah. Kebutuhan sebulan sekitar 200 juta liter per bulan. Harga keekonomian adalah Rp.19.000-20.000/liter. HET ditetapkan Rp. 14.000/liter. Berarti subsidi yang dibutuhkan hanyalah Rp. 5000-6000/liter. Sebulan kita butuh dana subsidi 1 triliun rupiah. Setahun hanya butuh 12 triliun rupiah. Itu setara dengan APBD satu provinsi,β ungkapnya.
Karena itu, menurutnya, sangat tidak masuk akal, kebijakan melarang ekspor CPO. Tahun 2021 kita melakukan ekspor CPO 27 juta ton, setara dengan nilai pasar sekarang (dibandingkan dengan data 2020 dan 2021), 630 triliun Rupiah. Dari nilai ekspor tersebut kita bisa mendapatkan Bea Keluar dan Pajak Ekspor nya sekitar USD 200 dan USD 375 per ton, maka kita bisa mengumpulkan dana sebesar USD 15.5 milyar setara dengan 217 triliun Rupiah! Seandainya pengelolaan ekspor CPO ini dikelola dengan baik, bukankah uangnya cukup untuk semuanya.












