Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
Selain itu, organisasi tersebut menilai tindakan meninggalkan forum resmi tanpa alasan yang jelas berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen pejabat publik dalam menghormati lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Iqbal juga menekankan, “Penilaian mengenai arogansi tidak lahir dari ruang kosong, tetapi dari sikap dan tindakan yang terlihat di ruang publik. Ketika etika dan tata tertib tidak dijunjung, maka kritik menjadi sesuatu yang sah dan perlu disampaikan.”
Menurut APMPEMUS, kritik yang dilontarkan Ricky Antony semestinya dipahami sebagai upaya menjaga kewibawaan DPRD Sumatera Utara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Oleh karena itu, organisasi tersebut mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak diarahkan menjadi persoalan pribadi yang dapat memperkeruh dinamika politik daerah.
Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, APMPEMUS menilai setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika jabatan, mematuhi tata tertib, serta menghormati seluruh mekanisme kelembagaan. Dalam konteks tersebut, kritik yang disampaikan secara terbuka dinilai masih berada dalam koridor kontrol demokrasi.
