MEDAN, kedannews.co.id – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan menyampaikan sikap resminya terkait dinamika yang terjadi dalam Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara pada Selasa (21/7/2026). Organisasi tersebut memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony atas sikapnya yang menyampaikan kritik terhadap Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam forum resmi tersebut.
Sekretaris Jenderal PMKRI Cabang Medan, Bartolomeus AS Situmorang, menilai keberanian Ricky Anthony dalam menyampaikan kritik merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Dalam keterangannya pada Jumat (31/7/2026), Bartolomeus mengatakan, “Kami sangat mengapresiasi dan mendukung sikap Wakil DPRD Sumut dari Fraksi Partai Nasdem, Ricky Anthony, dia berani bersikap tegas mengkritik dari tindakan arogansi dari kepala daerah tersebut.”
PMKRI Cabang Medan juga menyoroti peristiwa ketika Gubernur Sumatera Utara meninggalkan rapat paripurna sebelum sidang dinyatakan berakhir. Menurut organisasi tersebut, forum paripurna merupakan agenda resmi yang seharusnya dijalankan dengan menjunjung etika pemerintahan serta saling menghormati antara unsur eksekutif dan legislatif.
Bartolomeus menyampaikan, “Hari ini juga PMKRI hadir sebagai mitra kritis pemerintahan ingin menyampaikan rasa kekecewaan kami terhadap sikap arogansi sosok kepala daerah tersebut, seharusnya sebagai bagian dari salah satu pimpinan di pemerintahan, dia tidak selayaknya mempertontonkan hal tersebut kepada publik.”
Ia melanjutkan, “Kami menilai tindakan dari kepala daerah tersebut sangat tidak mencerminkan etika kepemimpinan dan prinsip pemerintahan yang demokratis. Rapat paripurna merupakan forum resmi yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika, saling menghormati, serta semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif.”
Selain menyampaikan penilaian terhadap peristiwa tersebut, PMKRI Cabang Medan juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, beretika, dan berjalan sesuai prinsip negara hukum.
Organisasi itu menyatakan, “Kami mengecam setiap tindakan yang tidak mencerminkan etika kepemimpinan serta bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis.”
PMKRI turut mendorong seluruh penyelenggara pemerintahan agar senantiasa mematuhi tata tertib persidangan, menghormati fungsi masing-masing lembaga negara, serta menjaga hubungan kelembagaan yang profesional demi kepentingan publik.
Dalam pernyataannya, Bartolomeus juga meminta adanya evaluasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan, “Kami meminta kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan evaluasi secara objektif apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik, sehingga supremasi hukum, integritas penyelenggara negara, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat terus terjaga.”
PMKRI Cabang Medan menegaskan akan terus menjalankan perannya sebagai mitra kritis pemerintah dengan mengedepankan pendekatan yang objektif, konstruktif, dan berbasis fakta dalam mengawal jalannya pemerintahan di Sumatera Utara.
