Bartolomeus menyampaikan, “Hari ini juga PMKRI hadir sebagai mitra kritis pemerintahan ingin menyampaikan rasa kekecewaan kami terhadap sikap arogansi sosok kepala daerah tersebut, seharusnya sebagai bagian dari salah satu pimpinan di pemerintahan, dia tidak selayaknya mempertontonkan hal tersebut kepada publik.”
Ia melanjutkan, “Kami menilai tindakan dari kepala daerah tersebut sangat tidak mencerminkan etika kepemimpinan dan prinsip pemerintahan yang demokratis. Rapat paripurna merupakan forum resmi yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika, saling menghormati, serta semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif.”
Selain menyampaikan penilaian terhadap peristiwa tersebut, PMKRI Cabang Medan juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, beretika, dan berjalan sesuai prinsip negara hukum.
Organisasi itu menyatakan, “Kami mengecam setiap tindakan yang tidak mencerminkan etika kepemimpinan serta bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis.”
PMKRI turut mendorong seluruh penyelenggara pemerintahan agar senantiasa mematuhi tata tertib persidangan, menghormati fungsi masing-masing lembaga negara, serta menjaga hubungan kelembagaan yang profesional demi kepentingan publik.












